PROFIL SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
DI DALAM DAN SEKITAR KAWASAN HUTAN
PENDAHULUAN
Dalam upayanya untuk mencapai pembangunan sektor kehutanan yang optimal, pemerintah (cq. Departemen kehutanan) telah menetapkan 5 kebijakan prioritas untuk ditangani dalam kurun waktu 5 tahun (2005-2009), masing-masing adalah: Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal, Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, Rehabilitasi dan konservasi Sumberdaya Hutan, Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta Pemantapan kawasan hutan.
Pemberdayaan ekonomi di dalam dan sekitar hutan merupakan salah satu kebijakan prioritas yang sangat terkait dengan isu nasional paling strategis yaitu “penanggulangan kemiskinan”. Keberhasilannya akan sangat signifikan dalam mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan secara nasional. Dalam rangka untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, salah satunya diperlukan potret atau gambaran masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Hasil survei BPS yang bekerja sama dengan Departemen kehutanan (cq. Badan Planologi Kehutanan) mengenai profil masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang dilakukan tahun 2004 bisa sedikit memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat dimaksud. artikel berikut mencoba menyajikan bagian-bagian penting dari profil soaial-ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang disarikan dari hasil survei tersebut.
PROFIL MASYARAKAT
Profil ini menggambarkan: jumlah penduduk (dalam rumah tangga dan anggota keluarga), distribusi umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, kegiatan utama masyarakat.
Dari survei diperoleh data bahwa jumlah rumah tangga mencapai 7,8 juta dan sebagian besar tinggal di Jawa yaitu sekitar 5,2 juta (67,2 %) dan sisanya 2,6 juta (32,8 %) tinggal di luar jawa. Sedangkan total anggota rumah tangganya mencapai 29,9 juta orang dengan rincian 19,2 juta (64,4 %) di Jawa dan 10,6 juta orang (35,6 %) ada di luar jawa. Dari jumlah tersebut anggota laki-laki hampir berimbang dengan perempuan dengan rincian anggota laki-laki mencapai 15,2 juta orang (50,8 %) dan perempuan sekitar 14,7 juta orang (49,2 %). Sedangkan distribusi umur menurut golongan memperlihatkan bahwa golongan umur dibawah 14 tahun sekitar 8,9 juta orang (10 %), golongan umur 15-59 tahun sekitar 18,5 juta (62 %) dan sisanya sekitar 2,5 juta (8,2 %) berusia diatas 60 tahun.
Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat, umumnya sangat rendah. Sebagian besar penduduk tidak mempunyai ijasah yaitu sekitar 12,8 juta (42,7 %), yang hanya berpendidikan sampai SD/setara mencapai 11,6 juta (39 %), yang berpendidikan SMP/setara mencapai 3,8 juta (12,3 %), sedangkan yag berpendidikan SMA/setara hanya 1,6 juta (5,2 %). Namun demikian terdapat juga penduduk walaupun kecil yang telah berpendidikan tinggi (D1/D2, D3, D4), tidak mencapai 1 %.
Apabila dilihat dari usia sekolah (7 s/d 18 tahun) yang mencapai 7,4 juta orang, memperlihatkan bahwa terdapat sekitar 200 ribu (2,8 %) yang tidak sekolah, 5,5 juta orang (74,8 %) bersatatus masih sekolah dan sisanya 1,7 juta (22,4 %) sudah tidak bersekolah lagi. Walaupun kelompok yang masih sekolah cukup tinggi, namun didominasi oleh kelompok umur 7-12 tahun (usia SD/setara).
Untuk kegiatan utama, BPS membagi dalam kegiatan bekerja, kegiatan sekolah, kegiatan mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Dari hasil survei memeprlihatkan bahwa anggota rumah tangga yang melakukan kegiatan bekerja mencapai 13,3 juta orang (54,9 %), kegiatan sekolah 3,6 juta orang (14,8 %), kegiatan mengurus rumah tangga sekitar 4,9 juta (20,3 %) dan kegiatan lain-lain mencapai 2,4 juta (10 %). Apabila diperbandingkan dengan angka-angka partisipasi sekolah menampakkan bahwa sebagian besar anak yang masih berstatus sekolah (5,5 juta) melakukan kegiatan bekerja, karena yang melakukan kegiatan utama sekolah hanya 3,6 juta.
Dari 13,3 juta orang yang melakukan kegiatan bekerja, ternyata sebagian besar (8,8 juta atau 36,6 % dari total anggota RT) bekerja di sektor pertanian selain kehutanan, sedangkan yang bekerja di subsektor kehutanan hanya mencapai sekitar 623 ribu orang (2,6 % dari total anggota RT) adapun yang bekerja di subsektor lainnya mencapai sekitar 3,9 juta (16 % dari total anggota RT). Jenis kegiatan kehutanan yang dilakukan antara lain: pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar, penangkaran satwa, jasa penebangan kayu, usaha pembibitan, budidaya tanam kehutanan, jasa kehutanan lainnya.
Hasil dari kegiatan ini tentu menarik karena hanya sedikit sekali masyarakat yang kegiatan utamanya bekerja di subsektor kehutanan. Bisa jadi kegiatan kehutanan bagi sebagian besar masyarakat di dalam dan sekitar hutan hanya merupakan kegiatan sambilan, bukan merupakan kegiatan pokok, ini memerlukan kajian mendalam lebih lanjut.
PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
Pengkategorian penguasaan dan penggunaan lahan yang dilakukan oleh BPS dalam survei ini, beberapa yang penting adalah: a) Lahan yang dikuasai yaitu merupakan lahan milik sendiri ditambah lahan yang berasal dari pihak lain, dikurangi lahan yang berada di pihak lain baik di dalam maupun di luar kawasan hutan; b) Lahan yang dimiliki yaitu merupakan lahan yang berasal dari lahan pembelian, lahan warisan, lahan hobah dan lahan yang dimiliki berdasarkan landreform, permohonan biasa, pembagian lahan transmigrasi, hukum adat, serta penyerahan (konversi) dari program PIR-Bun; c) Lahan yang bersasal dari pihak lain terdiri dari lahan kehutanan dan lahan bukan kehutanan;
d) Lahan kehutanan merupakan lahan hutan milik negara yang dikuasakan kepada masyarakat dengan tujuan untuk dikelola bersama atau bisa juga lahan hutan yang dikelola masyarakat tanpa ijin (serobotan); e) lahan pertanian meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah; f) Perladangan berpindah merupakan suatu kegiatan usaha tani tanaman semusim/pangan secara tradisionil berpindah-pindah di dalam maupun di luar kawasan hutan tanpa memperhatikan aspek pelestarian sumberdaya hutan, tanah dan air.
Lahan yang dikuasai oleh rumah tangga rata-rata mencapai 7.957 m2 dengan rincian di Jawa rata-rata 4.108 m2 dan di luar Jawa 14.993 m2. Dari lahan yang dikuasai tersebut lahan yang dimiliki mencapai rata-rata 6.960 m2, dengan rincian di Jawa 3.242 m2 (78,93 % dari ratar-rata total lahan yang dikuasai di Jawa) dan di luar Jawa 13.774 m2 (91,87 % dari rata-rata total lahan yang dikuasai di luar Jawa). Sedangkan lahan kehutanan yang dikuasai mencapai rata-rata 648 m2 dengan rincian di Jawa rata-rata 660 m2 (16,06 % dari total lahan yang dikuasai di Jawa) dan diluar Jawa rata-rata 604 m2 (4,03 % dari total lahan yang dikuasai di luar Jawa).
Dari total lahan yang dikuasai seluas rata-rata 7.957 m2 tersebut yang merupakan lahan pertanian rata-rata mencapai 7.190 m2 (93,60 %) dan lahan bukan pertanian rata-rata 492 m2 (6,4 %), dengan rincian di Jawa rata-rata 3.834 m2 (93,35 % dari rata-rata total lahan yang dikuasai di Jawa) dan di luar Jawa rata-rata 14.055 m2 (93,74 % dari rata-rata total lahan yang dikuasai di luar Jawa. Ini memperlihatkan bahwa rumah tangga masyarakat di dalam dan sekitar hutan mesih mengandalkan kegiatan pertanian sebagai bagian penting kehidupannya.
Sedangkan yang melakukan perladangan berpindah ternyata tidak terlalu banyak, dari total rumah tangga 7,8 juta yang melakukannya hanya sekitar 260 ribu rumah tangga (3,33 %). Dengan rincian di Jawa mencapai sekitar 63 ribu rumah tangga (1,22 % total rumah tangga di Jawa) dan sekitar 196 ribu rumah tangga (7,65 % total rumah tangga di luar Jawa). Dari rumah tangga yang melakukan perladangan berpindah sebagian besar mengusahakannya hanya selama 1 – 2 tahun saja (73,4 %), yang mengusahakan selama 3-4 tahun hanya 19,75 %, serta sangat sedikit yang mengusahakan di atas 5 tahun (6,85 %).
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Dalam survei, tingkat kesejahteraan masyarakat digambarkan melalui antara lain: kondisi perumahan, kepemilikan aset pokok rumah tangga, aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan kesehatan.
Menurut BPS, kondisi perumahan merupakan gambaran kasat mata yang dapat dipakai untuk menilai suatu kesejahteraan masyarakat. Namun demikian gambaran dari kondisi tersebut tidak secara mutlak menentukan kesejahteraan rumah tangga tersebut, karena untuk beberapa daerah situasinya bisa berbeda antara yang satu dan lainnya, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam pengambilan kesimpulan yang berkaitan dengan kesejahteraan rumah tangga.
Dari tipe bangunan rumah tangga sebagian besar rumah tidak panggung (74,95 %), tetapi untuk rumah tangga di dalam dan sekitar hutan di pulau Kalimantan mayoritas adalah rumah panggung, demikian juga di beberapa propinsi di pulau Sulawesi. Dan sebagian besar (94,25 %) sudah merupakan milik sendiri. Sedangkan dari segi luas lantai yang dikuasai menunjukkan bahwa kebanyakan rumah tangga di kawasan hutan berkisar 20 – 99 m2 (sekitar 85 %). Selanjutnya dilihat dari jenis lantai menunjukkan variasi mulai dari semen/plester (31,59 %), kayu (25,16 %), tanah (22,12 %), keramik (18,37 %) dan lain-lain (2,76 %). Untuk dinding rumah: menggunakan tembok (39,81 %), kayu (36,67 %), bambu (21,79 %), lainnya (1,83 %). Sebagian rumah tangga telah cukup menikmati aliran listrik yaitu mencapai 79,13 %.
Dari segi kepemilikan aset rumah tangga sebagian besar memiliki radio/tape dan telivisi/video (diatas 75 %), bahkan sekitar 25 % rumah tangga telah memiliki sepeda motor. Sedangkan kepemilikan kompor gas, lemari es, antena parabola masih di bawah 10 %.
Untuk aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, rumah tangga yang bisanya berobat ke Rumah Sakit/Puskesmas/Poliklinik mencapai 46,75 %, yang berobat ke praktek petugas kesehatan ada sekitar 21,95 % dan yang mengobati sendir sekitar 21,52 %. Terlihat cukup besar rumah tangga yang mengobati sendiri jika menderita sakit.
Sedangkan aksesibilitas terhadap fasilitas umum menggambarkan bahwa yang masih dirasakan jauh (lebih dari 20 km) adalah fasilitas Kantor Pos (15 %) serta SMA dan kantor kecamatan (10 %). Untuk akses yang paling mudah (jarak 0,5 km) adalah tempat ibadah (66 %) dan SD/sederajat (37,3 %). Dan rata-rata untuk mencapai fasilitas yang cukup jauh menggunakan kendaraan umum.
KEGIATAN KEHUTANAN OLEH MASYARAKAT
Dalam survei ini kegiatan kehutanan yang dicatat adalah kegiatan pemungutan hasil hutan/penangkaran satwa liar dan usaha pemanfaatan wisata alam. Sedangkan hasil hutan yang dipungut meliputi: kayu bakar, kayu pertukangan, getah damar, getah jelutung, getah pinus, kulit kayu, buah-buahan, biji-bijian, rotan, tumbuhan obat, gaharu, satwa liar, madu, jamur, bambu, sarang burung dan lain-lain.
Dari sekitar 7,8 juta rumah tangga, yang melakukan pemungutan hasil hutan dan penangkaran mencapai 3,4 juta rumah tangga (43,59 %). Data ini menarik karena: pertama, ternyata tidak semua rumah tangga di dalam dan sekitar hutan melakukan kegiatan kehutanan; kedua, rumah tangga yang melakukan kegiatan kehutanan jauh lebih banyak dari jumlah anggota rumah tangga yang mempunyai kegiatan utama di sub sektor kehutanan (hanya 623 ribu orang). Hal ini bisa mengindikasikan bahwa kegiatan kehutanan hanya merupakan kegiatan sambilan bagi sebagian besar masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
Dilihat dari jarak tempat tinggal ke lokasi pemungutan, memperlihatkan bahwa sebagian besar (2,94 juta rumah tangga atau 86,51 %) berkisar pada jarak 1- 5 km, sedangkan yang berjarak kurang dari 1 km sekitar 47 ribu rumah tangga (1,38 %), berjarak 6-10 km sekitar 234 ribu rumah tangga (6,88 %) dan lebih dari 10 km sekitar 177,81 ribu rumah tangga (5,22 %).
Sebagian dari masyarakat yang melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan tersebut juga melakukan usaha pemanfaatan wisata alam sebagai: pemandu wisata alam, penyewaan sarana wisata, menjual cindera mata, jasa akomodasi/restoran serta jasa lainnya. Namun total rumah tangga yang melakukannya tidak terlalu banyak hanya sekitar 29 ribu rumah tangga.
PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP KEHUTANAN
Survei ini juga ingin mengetahui seberapa jauh pengetahuan masyarakat terhadap beberapa hal yang terkait dengan kehutanan, antara lain pengetahuan terhadap: kawasan hutan, keberadaan batas kawasan hutan, kondisi hutan termasuk kerusakannya, keberadaan hutan adat, keterlibatan/partisipasi dalam kegiatan pembangunan kehutanan.
Dari 7,8 juta rumah tangga di dalam dan sekitar hutan yang mengetahui keberadaan kawasan hutan ternyata cukup banyak yaitu mencapai sekitar 5,54 juta rumah tangga (70,93 %). Mereka memperoleh informasi keberadaan kawasan hutan berasal dari: lurah/camat (7,8 %), petugas kehutanan (20,9 %), orang sekitar (57,94 %), mengikuti penyuluhan (0,75 %), Plang batas kawasan hutan (5,85 %) dan sumber lainnya (6,75 %). Dari rumah tangga yang mengetahui kawasan hutan tersebut, sebagian besar (75,73 %) mengetahui keberadaan batas-batas kawasan hutannya. Sedangkan jenis batas yang dikenali adalah: pal batas/tanda batas, jalan, sungai.
Sedangkan rumah tangga yang mengetahui adanya hutan tegakan mencapai 4,48 juta rumah tangga (57,41 %), sedangkan sisanya 3,32 juta rumah tangga (42,59 %) menyatakan tidak adanya tegakan hutan. Dari yang mengetahui adanya tegakan hutan, sekitar 2,7 juta rumah tangga (34,31 %) menganggap kondisi hutan telah rusak, sekitar 1,8 juta rumah tangga (23,1 %) menganggap kondisi hutan masih baik. Menurut mereka kondisi rusaknya hutan disebabkan oleh: kebakaran hutan, penebangan, perambahan, penambangan/penggalian.
Tentang keberadaan hukum adat, terdapat sekitar 910 ribu rumah tangga (11,64 %) yang berpendapat masih adanya hukum adat di daerahnya, dan sebagian besar (766 ribu rumah tangga atau 9,82 % dari total rumah tangga) menganggap bahwa hukum adat tersebut perlu dipertahankan.
Terhadap kegiatan pembangunan kehutanan antara lain: menjadi anggota kelompok Tani Hutan (KTH), pencegahan kebakaran, penyuluhan, reboisasi, pelestarian sumberdaya alam, sebagian masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Dengan rincian hasil survei sebagai berikut: terdapat sekitar 730 ribu rumah tangga yang anggotanya terlibat dalam KTH, sedangkan yang terlibat pencegahan kebakaran sekitar 216 ribu rumah tangga (17,39 %), terlibat penyuluhan sekitar 231 ribu rumah tangga (18,59 %), terlibat reboisasi sekitar 433 ribu rumah tangga (34,77 %), terlibat pelestarian SDA sekitar 266 ribu rumah tangga (21,33 %).
POINT PENTING HASIL SURVEI
Dari hasil survei tersebut terdapat beberapa hal penting yang dapat dipetik untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan, terkait dengan pemberdayaan masyakarat, antara lain:
1. Terdapat hampir sekitar 3,4 juta rumah tangga (43,59 % dari total rumah tangga) yang melakukan kegiatan kehutanan (pemungutan hasil hutan/pemanfaatan wisata alam) namun hanya sekitar 623 ribu orang (2,6 % dari total anggota RT) yang melakukan kegiatan utama di sub sektor kehutanan. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun masyarakat didalam dan sekitar hutan masih melakukan kegitan kehutanan, namun mereka masih menjadikan sektor pertanian selain kehutanan sebagai kegiatan utama.
2. Sebagian besar masyarakat (sekitar 5,54 juta rumah tangga atau70,93 %) mengetahui keberadaan kawasan hutan. Namun demikian perlu untuk ditelusur lebih lanjut apakah pengetahuan keberadaan kawasan hutan, juga diikuti dengan pengakuan terhadap kawasan hutan sekaligus ikut menjaga keberadaannya.
3. Dari sekitar 7,8 juta rumah tangga ternyata yang terlibat dalam kegiatan pembangunan kehutanan hanya mencapai sekitar 1,2 juta rumah tangga, jumlah yang tidak mencapai seperempat dari total masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Hal ini memperlihatkan bahwa keterjangkauan kegiatan pembangunan kehutanan masih terindikasi belum merata.
4. Survei belum bisa memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan melalui data dan informasi pendapatan perkapita dari masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk mengetahui jumlah masyarakat miskinnya. Padahal data ini penting untuk dapat dijadikan baseline dalam menilai keberhasilan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat.
5. Survei juga belum bisa memperlihatkan, seberapa besar masyarakat yang tidak mempunyai lahan. Data ini penting untuk mengantisipasi seberapa besar pengaruh masyarakat yang berusaha merambah kawasan hutan, serta mempersiapkan langkah-langkah kegiatan tindak lanjut yang diperlukan.
* Perencana Madya Pada Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan,
Badan Planologi Kehutanan, Dephut.
Tuesday, September 18, 2007
Friday, May 4, 2007
DE-BIROKRATISASI
LANGKAH RADIKAL UNTUK SEBUAH
PROFESIONALISME BIROKRASI
Ada banyak penyebab mengapa bangsa Indonesia terpuruk seperti saat ini, salah satu yang paling mendasar adalah tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Birokrasi menjadi “penyumbang” timbulnya KKN tersebut. Aparat birokrasi di Indonesia sangat terkenal dengan keterlambatan, malas, tidak efisien, kurang tanggap, tidak inovatif, rendah moral, budaya minta dilayani dll. Intinya sangat minim dengan profesionalisme. Selama bertahun-tahun masyarakat yang sadar bahwa birokrasi Indonesia tidak profesional hanya bisa “bermimpi” memperoleh pelayanan birokrasi yang profesional. Bisakah mimpi masyarakat diwujudkan?, nampaknya perlu langkah plus tindakan radikal yang harus dilakukan oleh unsur penyelenggara negara untuk mewujudkannya. Walaupun disadari langkah dan tindakan tersebut tetap berpotensi menghadapi implikasi-implikasi sosial politik yang sangat tinggi khususnya dari lingkungan birokrasi.
Langkah radikal yang perlu diambil akan menyangkut antara lain: perubahan peraturan perundangan menyangkut segala pengaturan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI; Perombakan dalam sistem administrasi pengelolaan penganggaran khususnya yang mengatur penggunaan APBN/APBD; Pegurangan jumlah PNS untuk memperoleh jumlah PNS yang proporsional dan sesuai dengan tugasnya. Langkah-langkah tersebut bukannya berdiri sendiri-sendiri tetapi sangat terkait satu dengan lainnya.
Peraturan perundangan yang menyangkut mengenai pengaturan birokrasi lebih banyak merupakan produk-produk selama orde baru, dimana pada masa itu PNS telah dijadikan alat politik kekuasaan untuk dapat dijadikan mesin politik dan sekaligus untuk melanggengkan kekuasaannya. Oleh karena itu pengaturan tersebut tidak mencerminkan penyelenggaraan birokrasi yang profesional. Walaupun semenjak reformasi telah dicanangkan untuk melakukan perombakan birokrasi, namun upaya tersebut tidak dilakukan menyeluruh sehingga hasilnya belum tampak secara signifikan.
Kelemahan pengaturan yang menghambat menuju ke taraf birokrasi profesional meliputi antara lain:
1. Belum adanya sistem yang akurat dalam menilai “kinerja” masing-masing aparat birokrasi sesuai dengan kompetensinya.
Contoh: lemahnya penerapan sistem “reward and punishment”. Sampai saat ini masih terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara kerja dan malas, karena tetap berpenghasilan sama.
2. Belum jelasnya sistem pola karir dalam menjaring aparat-aparat yang berkualitas sesuai kompetensinya, dengan tujuan akhir mendapatkan pimpinan-pimpinan yang berkualitas.
3. Masih lemahnya penerapan penegakan hukum disiplin aparat. Contoh: sangat sulit untuk memecat PNS, walaupun yang bersangkutan katakanlah telah ingkar kerja beberapa hari dalam setiap minggunya. Aturan yang ada membuat senang “aparat malas kerja” sekaligus menyulitkan para atasan yang ingin menegakkan disiplin.
Maka langkah perubahan peraturan perundangan birokrasi yang harus dilakukan adalah dengan menciptakan aturan yang memuat ketentuan-ketentuan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Aturan baru yang tercipta harus mampu membuat jera para birokrat, misal: a) menciptakan kemudahan untuk dapat memberi sanksi kepada aparat yang ingkar kerja tanpa alasan jelas, kalau perlu diciptakan kemudahan untuk dapat memecat, atau b) aparat yang sudah jadi minimal tersangka kasus tindak pidana kejahatan (korupsi, narkoba, pungli, memeras dll) langsung dilakukan pemecatan. Disamping itu aturan baru juga dapat menggairahkan birokrat yang berkinerja bagus malalui kemudahan untuk memperoleh insentif-insentif yang konkret misal: naik pangkat, naik gaji, promosi, beasiswa untuk keluarganya dsb. Tentu saja pengaturan yang ketat dan tegas ini harus diiringi dengan gaji yang memadai, yang salah satunya dapat diperoleh melalui perombahakan dalam sistem administrasi pengelolaan anggaran APBN/APBD.
Sistem administrasi pengelolaan anggaran APBN/APBD yang berlaku saat ini (walaupun menurut Departemen Keuangan telah dilakukan beberapa perbaikan) masih menampakkan celah-celah bagi para birokrat melakukan manipulasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Ditinjau dari struktur masih menampakkan item-item kegiatan yang sangat boros menggunakan biaya, misal: kemudahan pengadaan sarana/prasarana yang tidak prioritas (pengadaan kendaraan dinas, pembangunan gedung, pembelian alat-tulis kantor), masih dominannya biaya untuk perjalanan dinas para birokrat yang tumpang tindih bahkan ada anekdot “1 bulan bisa mencapai 40 hari”, kemudahan mengadakan seminar/lokakarya atau rapat pembahasan yang dibiayai oleh negara. Ditinjau dari sisi pelaksanaan kegiatan dan administrasi pertanggungjawaban masih menggunakan cara-cara lama, misal: aparat yang melakukan perjalanan dinas keluar kota akan memperoleh penggantian ongkos transport dan lumpsum harian dengan bukti “visum” pada surat perintah perjalanan dinas (SPPD), padahal bisa saja dipraktekkan ybs tidak melakukan perjalanan tapi cukup “mengirim” SPPDnya.
Praktek pengelolaan penggunaan dana APBN/APBD seperti beberapa contoh di atas baik secara struktur maupun praktek harus dirubah total, dengan menggunakan misalnya sistem yang dipraktekkan dalam perusahaan-perusahaan swasta. Contoh kecil yang mungkin efektif dapat digambarkan sebagai berikut: aparat yang akan melakukan perjalanan dinas sudah disediakan tiket tranportnya sekaligus tempat ybs menginap dengan dibekali uang harian sekadarnya. Perombakan dalam sistem pengelolaan penganggaran APBN/APBD akan sangat menghemat anggaran, sekaligus penghematan tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki struktur gaji birokrat sehingga layak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
Yang terakhir terkait dengan banyaknya jumlah birokrat di jajaran pusat maupun daerah. Secara kasat mata akan nampak bahwa birokrasi kita sangat gemuk namun miskin kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat. Gemuknya birokrasi merupakan warisan “orde baru”, pada masa itu rekruitmen pegawai sangat kental diwarnai kepentingan politis (termasuk salah satunya tindakan populis melalui penyerapan tenaga kerja) dan bernuansa korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), sehingga terjadi pengabaian terhadap uji kompetensi terhadap calon birokrat yang bersangkutan. Kesalahan dalam sistem rekruitmen seperti itu telah melahirkan sebagian besar birokrat yang tidak sadar bahwa dia sebenarnya adalah “abdi negara”, palayan masyarakat yang dalam melaksanakan tugasnya dibiayai oleh uang rakyat. Yang terjadi adalah minimnya kreatifitas, efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan.
Oleh karena itu, tindakan pengaturan jumlah birokrat sangat urgen untuk dilaksanakan, dengan konsekwensi pengurangan secara besar-besaran terhadap para birokrat yang tidak produktif serta yang kerjanya hanya mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Pengurangan secara radikal tersebut harus dilandasi oleh kajian, argumentasi serta dukungan peraturan perundangan yang jelas, transparan dan berkeadilan, termasuk mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang sangat dibutuhkan masyarakat (misal: guru, dosen, perawat, dokter). Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penerapan kebijakan tersebut. Pengurangan ini harus secara significan menjaring para birokrat yang potensial untuk bekerja efektif serta layak untuk mendukung birokrasi yang profesional. Bagaimana dengan birokrat yang tersingkir ?, untuk para birokrat disediakan beberapa alternatif pilihan yang dirancang untuk menghindarkan kesan bahwa pemerintah sengaja ingin menciptakan pengangguran baru dan harus ada penyadaran pada semua pihak bahwa pengurangan para birokrat tersebut semata-mata untuk menyelamatkan uang rakyat, serta bahwa para birokrat tersebut apabila digaji maupun tidak digaji tidak merpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Alternatif-alternatif yang dapat diajukan antara lain: pensiun dini dengan pesangon beberapa kali gaji (ingat bahwa birokrat tersebut masih mendapatkan uang pensiun walaupun sudah tidak bekerja).
Tindakan-tindakan radikal tersebut harus didahului dengan sosialisasi dan kalau perlu semacam gerakan nasional kepada para pihak yang terkait untuk mendapatkan respon sekaligus untuk mengetes sampai seberapa jauh reaksi ekonomi-politik berbagai pihak terhadap kebijakan dimaksud. Respon dan reaksi ekonomi-politik dapat untuk memperkaya kajian dan analisis lebih lanjut terhadap tindakan radikal itu, sehingga kebijakan yang akan diambil dapat meminimalisir resistensi beberapa pihak serta mendapatkan dukungan publik yang luas.
Mendambakan birokrasi profesional memang seolah “mimpi di siang bolong”, dia termasuk barang langka di negeri ini. Tapi kalau ada tindakan radikal yang dapat mewujudkan mimpi tersebut, mengapa tidak dicoba?.
PROFESIONALISME BIROKRASI
Ada banyak penyebab mengapa bangsa Indonesia terpuruk seperti saat ini, salah satu yang paling mendasar adalah tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Birokrasi menjadi “penyumbang” timbulnya KKN tersebut. Aparat birokrasi di Indonesia sangat terkenal dengan keterlambatan, malas, tidak efisien, kurang tanggap, tidak inovatif, rendah moral, budaya minta dilayani dll. Intinya sangat minim dengan profesionalisme. Selama bertahun-tahun masyarakat yang sadar bahwa birokrasi Indonesia tidak profesional hanya bisa “bermimpi” memperoleh pelayanan birokrasi yang profesional. Bisakah mimpi masyarakat diwujudkan?, nampaknya perlu langkah plus tindakan radikal yang harus dilakukan oleh unsur penyelenggara negara untuk mewujudkannya. Walaupun disadari langkah dan tindakan tersebut tetap berpotensi menghadapi implikasi-implikasi sosial politik yang sangat tinggi khususnya dari lingkungan birokrasi.
Langkah radikal yang perlu diambil akan menyangkut antara lain: perubahan peraturan perundangan menyangkut segala pengaturan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI; Perombakan dalam sistem administrasi pengelolaan penganggaran khususnya yang mengatur penggunaan APBN/APBD; Pegurangan jumlah PNS untuk memperoleh jumlah PNS yang proporsional dan sesuai dengan tugasnya. Langkah-langkah tersebut bukannya berdiri sendiri-sendiri tetapi sangat terkait satu dengan lainnya.
Peraturan perundangan yang menyangkut mengenai pengaturan birokrasi lebih banyak merupakan produk-produk selama orde baru, dimana pada masa itu PNS telah dijadikan alat politik kekuasaan untuk dapat dijadikan mesin politik dan sekaligus untuk melanggengkan kekuasaannya. Oleh karena itu pengaturan tersebut tidak mencerminkan penyelenggaraan birokrasi yang profesional. Walaupun semenjak reformasi telah dicanangkan untuk melakukan perombakan birokrasi, namun upaya tersebut tidak dilakukan menyeluruh sehingga hasilnya belum tampak secara signifikan.
Kelemahan pengaturan yang menghambat menuju ke taraf birokrasi profesional meliputi antara lain:
1. Belum adanya sistem yang akurat dalam menilai “kinerja” masing-masing aparat birokrasi sesuai dengan kompetensinya.
Contoh: lemahnya penerapan sistem “reward and punishment”. Sampai saat ini masih terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara kerja dan malas, karena tetap berpenghasilan sama.
2. Belum jelasnya sistem pola karir dalam menjaring aparat-aparat yang berkualitas sesuai kompetensinya, dengan tujuan akhir mendapatkan pimpinan-pimpinan yang berkualitas.
3. Masih lemahnya penerapan penegakan hukum disiplin aparat. Contoh: sangat sulit untuk memecat PNS, walaupun yang bersangkutan katakanlah telah ingkar kerja beberapa hari dalam setiap minggunya. Aturan yang ada membuat senang “aparat malas kerja” sekaligus menyulitkan para atasan yang ingin menegakkan disiplin.
Maka langkah perubahan peraturan perundangan birokrasi yang harus dilakukan adalah dengan menciptakan aturan yang memuat ketentuan-ketentuan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Aturan baru yang tercipta harus mampu membuat jera para birokrat, misal: a) menciptakan kemudahan untuk dapat memberi sanksi kepada aparat yang ingkar kerja tanpa alasan jelas, kalau perlu diciptakan kemudahan untuk dapat memecat, atau b) aparat yang sudah jadi minimal tersangka kasus tindak pidana kejahatan (korupsi, narkoba, pungli, memeras dll) langsung dilakukan pemecatan. Disamping itu aturan baru juga dapat menggairahkan birokrat yang berkinerja bagus malalui kemudahan untuk memperoleh insentif-insentif yang konkret misal: naik pangkat, naik gaji, promosi, beasiswa untuk keluarganya dsb. Tentu saja pengaturan yang ketat dan tegas ini harus diiringi dengan gaji yang memadai, yang salah satunya dapat diperoleh melalui perombahakan dalam sistem administrasi pengelolaan anggaran APBN/APBD.
Sistem administrasi pengelolaan anggaran APBN/APBD yang berlaku saat ini (walaupun menurut Departemen Keuangan telah dilakukan beberapa perbaikan) masih menampakkan celah-celah bagi para birokrat melakukan manipulasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Ditinjau dari struktur masih menampakkan item-item kegiatan yang sangat boros menggunakan biaya, misal: kemudahan pengadaan sarana/prasarana yang tidak prioritas (pengadaan kendaraan dinas, pembangunan gedung, pembelian alat-tulis kantor), masih dominannya biaya untuk perjalanan dinas para birokrat yang tumpang tindih bahkan ada anekdot “1 bulan bisa mencapai 40 hari”, kemudahan mengadakan seminar/lokakarya atau rapat pembahasan yang dibiayai oleh negara. Ditinjau dari sisi pelaksanaan kegiatan dan administrasi pertanggungjawaban masih menggunakan cara-cara lama, misal: aparat yang melakukan perjalanan dinas keluar kota akan memperoleh penggantian ongkos transport dan lumpsum harian dengan bukti “visum” pada surat perintah perjalanan dinas (SPPD), padahal bisa saja dipraktekkan ybs tidak melakukan perjalanan tapi cukup “mengirim” SPPDnya.
Praktek pengelolaan penggunaan dana APBN/APBD seperti beberapa contoh di atas baik secara struktur maupun praktek harus dirubah total, dengan menggunakan misalnya sistem yang dipraktekkan dalam perusahaan-perusahaan swasta. Contoh kecil yang mungkin efektif dapat digambarkan sebagai berikut: aparat yang akan melakukan perjalanan dinas sudah disediakan tiket tranportnya sekaligus tempat ybs menginap dengan dibekali uang harian sekadarnya. Perombakan dalam sistem pengelolaan penganggaran APBN/APBD akan sangat menghemat anggaran, sekaligus penghematan tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki struktur gaji birokrat sehingga layak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
Yang terakhir terkait dengan banyaknya jumlah birokrat di jajaran pusat maupun daerah. Secara kasat mata akan nampak bahwa birokrasi kita sangat gemuk namun miskin kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat. Gemuknya birokrasi merupakan warisan “orde baru”, pada masa itu rekruitmen pegawai sangat kental diwarnai kepentingan politis (termasuk salah satunya tindakan populis melalui penyerapan tenaga kerja) dan bernuansa korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), sehingga terjadi pengabaian terhadap uji kompetensi terhadap calon birokrat yang bersangkutan. Kesalahan dalam sistem rekruitmen seperti itu telah melahirkan sebagian besar birokrat yang tidak sadar bahwa dia sebenarnya adalah “abdi negara”, palayan masyarakat yang dalam melaksanakan tugasnya dibiayai oleh uang rakyat. Yang terjadi adalah minimnya kreatifitas, efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan.
Oleh karena itu, tindakan pengaturan jumlah birokrat sangat urgen untuk dilaksanakan, dengan konsekwensi pengurangan secara besar-besaran terhadap para birokrat yang tidak produktif serta yang kerjanya hanya mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Pengurangan secara radikal tersebut harus dilandasi oleh kajian, argumentasi serta dukungan peraturan perundangan yang jelas, transparan dan berkeadilan, termasuk mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang sangat dibutuhkan masyarakat (misal: guru, dosen, perawat, dokter). Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penerapan kebijakan tersebut. Pengurangan ini harus secara significan menjaring para birokrat yang potensial untuk bekerja efektif serta layak untuk mendukung birokrasi yang profesional. Bagaimana dengan birokrat yang tersingkir ?, untuk para birokrat disediakan beberapa alternatif pilihan yang dirancang untuk menghindarkan kesan bahwa pemerintah sengaja ingin menciptakan pengangguran baru dan harus ada penyadaran pada semua pihak bahwa pengurangan para birokrat tersebut semata-mata untuk menyelamatkan uang rakyat, serta bahwa para birokrat tersebut apabila digaji maupun tidak digaji tidak merpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Alternatif-alternatif yang dapat diajukan antara lain: pensiun dini dengan pesangon beberapa kali gaji (ingat bahwa birokrat tersebut masih mendapatkan uang pensiun walaupun sudah tidak bekerja).
Tindakan-tindakan radikal tersebut harus didahului dengan sosialisasi dan kalau perlu semacam gerakan nasional kepada para pihak yang terkait untuk mendapatkan respon sekaligus untuk mengetes sampai seberapa jauh reaksi ekonomi-politik berbagai pihak terhadap kebijakan dimaksud. Respon dan reaksi ekonomi-politik dapat untuk memperkaya kajian dan analisis lebih lanjut terhadap tindakan radikal itu, sehingga kebijakan yang akan diambil dapat meminimalisir resistensi beberapa pihak serta mendapatkan dukungan publik yang luas.
Mendambakan birokrasi profesional memang seolah “mimpi di siang bolong”, dia termasuk barang langka di negeri ini. Tapi kalau ada tindakan radikal yang dapat mewujudkan mimpi tersebut, mengapa tidak dicoba?.
Reforma Agraria
KESIAPAN SEKTOR KEHUTATAN
DALAM REFORMA AGRARIA
Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menggulirkan kebijakan untuk melakukan reformasi agraria (land-reform) dalam bentuk pembagian lahan kepada masyarakat miskin dan beberapa lembaga (perusahaan) kecil dengan kriteria tertentu pada areal seluas 8.15 juta Ha hingga tahun 2014. Lahan-lahan yang dipersiapkan antara lain berasal dari lahan negara yang terlantar, lahan HGU yang telah habis masa ijinnya, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Jelas terlihat bahwa reformasi agraria menuntut sektor kehutanan untuk berperan besar dalam kesuksesan pelaksanaannya melalui penyediaan kawasan hutannya, khususnya di HPK. Tentu ini menuntut kesiapan sektor kehutanan dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut.
Dalam kebijakannya selama ini, Pemerintah (cq. Departemen Kehutanan) sangat jarang melakukan pembagian lahan kawasan hutan secara “gratis” kepada masyarakat. Segala sesuatu yang terkait dengan pemakaian kawasan hutan, apalagi merubah peruntukan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan telah ada prosedurnya, dan dalam prosedur-prosedur tersebut tidak ada yang mengatur pembagian lahan kawasan hutan secara “gratis” kepada pihak lain, termasuk kepada masyarakat miskin.
Di sisi lain, penanganan permasalahan konflik lahan yang terjadi di hampir sebagian besar kawasan hutan di seluruh Indonesia, hingga saat ini belum menampakkan hasil yang signifikan, bahkan boleh dikatakan permasalahan-permasalahan tersebut telah tidak dengan sengaja diambangkan, seolah terjadi pembiaran. Pengambangan itu cukup beralasan, karena permasalahan konflik lahan sangat specifik lokal, perbedaan persepsi/pemahaman terhadap “kawasan hutan” antar pihak terkait, belum adanya kebijakan dan payung hukum yang tegas terhadap penanganan ini, serta lemahnya data-base kawasan hutan yang ada di Departemen Kehutanan.
Dengan menengok selintas permasalahan konflik lahan dalam kawasan hutan, dikawatirkan kebijakan reformasi agraria, khususnya yang menyangkut kawasan HPK akan semakin memperuwet dan memperkeruh keadaan.
Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah segera dari Departemen Kehutanan untuk mengantisipasi implementasi dari kebijakan tersebut. Uraian berikut mencoba memberi sedikit gambaran permasalahan yang mungkin terjadi serta alternatif langkah apa yang layak segera diambil.
KONDISI HPK
Sesuai dengan PP. No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan PP. No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, kawasan hutan merupakan bagian dari tata ruang nasional, yang wilayahnya dikuasai oleh Negara. Dalam pembagian wilayah kawasan sesuai fungsinya yaitu Lindung dan Budidaya, maka kawasan hutan diatur sebagai berikut:
1. Kawasan Hutan yang berfungsi lindung, yaitu: a) Hutan Lindung (HL), b) Kawasan Pelestarian Alam, yang meliputi: Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (TAHURA), Taman Wisata Alam (TWA), c) Kawasan Suaka Alam, yang meliputi: Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM), dan d) Taman Buru
2. Kawasan Hutan yang berfungsi budidaya, yaitu: Hutan Produksi, yang meliputi: Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi. (HPK).
Lebih lanjut dalam PP tersebut ditetapkan kriteria HPK, sebagai berikut:
1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, diluar Kawasan/Hutan Suaka Alam dan Kawasan/Hutan Pelestarian Alam.
2. Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain.
Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan, telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan dari mulai Undang-Undang (UU) sampai dengan Surat Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri, dan kawasan hutan yang dapat dirubah peruntukannya adalah HPK. Peraturan perundangan tersebut antara lain:
- UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- SK Menhut No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan status dan fungsi Kawasan Hutan. Serta Perubahannya melalui SK Menut No. 48/Menhut-II/2004.
- SK Menhut No. 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. Serta perubahannya melalui Permenhut No. P.66/Menhut-II/2006.
- SKB Menteri kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala BPN No. 364/Kpts-II/1990, No.519/Kpts/HK.050/7/90, No. 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian HGU untuk Pengembangan Usaha Pertanian.
- Kepmenhut No. 418/Kpts-II/1993 Tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian. Serta Perubahannya melalui SK Menhut No. 250/Kpts-II/1996.
- Permenhut No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan.
- SKB Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Menteri Menteri Kehutanan No. SKB.126/MEN/1994, No. 422/Kpts-II/1994 tentang Pelepasan Areal Hutan Untuk pemukiman Transmigrasi.
Namun demikian dari sekian banyak peraturan perundangan yang telah diterbitkan belum ada satupun yang mengatur mengenai pembagian lahan untuk kepentingan land-reform. (Kecuali apabila lahan kawasan HPK yang diberikan kepada para transmigrasi dalam proyek transmigrasi selama ini disebut sebagai pembagian lahan secara gratis). Ketentuan mengenai hal ini nampaknya akan disatukan dalam satu payung hukum tersendiri dan merupakan bagian dari peraturan perundangan yang dipersiapkan untuk Reformasi Agraria secara keseluruhan.
Data Departemen Kehutanan tahun 2005 menunjukkan bahwa HPK menempati areal seluas sekitar 22,73 juta Ha, dengan rincian luasan sebagai berikut: Sumatera sekitar 5,73 juta Ha, Kalimantan sekitar 5,01 juta Ha, Sulawesi 585 ribu Ha, Jawa 0 Ha, Bali-Nusa Tenggara sekitar 114 ribu Ha, Maluku sekitar 2,49 juta Ha serta Papua sekitar 8,78 juta Ha. Dengan catatan untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau masih memakai data Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang Kawasan HPKnya masih tercampur dengan Areal Penggunaan Lain (APL). Di luar provinsi Kalteng dan Riau, tercatat HPK yang dapat dipergunakan untuk kepentingan non kehutanan mencapai luasan sekitar 13,72 juta Ha.
Mengingat kawasan HPK merupakan kawasan yang dicadangkan untuk sektor non kehutanan bagi pengembangan dan pembangunan berbagai kegiatan, maka dalam dinamikanya luasan tersebut tentunya telah mengalami penyusutan. Disamping itu kawasan HPK merupakan satu bagian dari keseluruhan kawasan hutan yang saat ini mengalami berbagai tekanan khususnya konflik lahan, sehingga luasan jutaan hektar yang digambarkan dalam data kehutanan tersebut sebenarnya belum mencerminkan apakah merupakan wilayah yang memang seluruhnya potensial untuk dijadikan obyek reformasi agraria.
Secara umum kondisi riil kawasan HPK di lapangan mengindikasikan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang cukup krusial. Identifikasi sepintas posisi keberadaan HPK sampai saat ini memperlihatkan hal tersebut, gambaran berikut mengilustrasikan beberapa kondisi permasalahan riil lapangan.
Pertama, Di tingkat Kota/Kabupaten, Pemerintah Daerah (Pemda) telah mencadangkan/merencanakan areal kawasan hutan secara umum (termasuk HPK) untuk pengembangan sektor non kehutanan (pertanian, perkebunan, pemukiman dll), yang dalam perencanaannya belum memperhatikan/mempertimbangkan penunjukan kawasan hutan provinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Rencana pemanfaatan untuk sektor di luar kehutanan tersebut nampak dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di berbagai daerah yang sedang maupun telah disusun. Bahkan di beberapa provinsi telah ada rencana-rencana review RTRWP yang tidak memperhitungkan penunjukan kawasan hutan.
Kedua, Masih banyaknya klaim-klaim masyarakat, baik secara individu maupun kelompok (termasuk kelompok masyarakat adat) terhadap lahan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan. Klaim-klaim masyarakat ini rata-rata belum ditemukan jalan keluarnya. Departemen Kehutanan masih menganggap bahwa masyarakat telah merambah atau menduduki kawasan hutan sehingga ada kecenderungan masyarakat yang dipersalahkan, sedangkan masyarakat beranggapan lahan tersebut adalah miliknya atau kelompoknya. Dalam kasus ini memang banyak variasinya dan berbeda antara daerah satu dan lainnya. Ada masyarakat yang telah menempati kawasan hutan sejak lama, jauh sebelum kawasan hutan ditunjuk. Ada masyarakat yang telah bermukin setelah kawasan hutan ditunjuk dan kawasan tersebut telah berkembang, bahkan telah menjadi desa . Ada masyarakat yang memang menduduki/merambah kawasan hutan dengan pura-pura tidak tahu, bahkan kadang didukung oleh para pemilik modal di kota.
Ketiga, Di tingkat Nasional terdapat banyak permohonan di areal HPK untuk pencadangan bagi pengembangan dan pembangunan di luar sektor kehutanan, dan biasanya areal yang dimohon tersebut membutuhkan lahan yang cukup luas (rata-rata dalam ribuan Ha). Permohonan-permohonan ini tentunya akan ikut mengurangi luasan areal kawasan HPK yang akan dicadangkan untuk reformasi agraria.
Keempat, Dari areal HPK seluas 13,72 juta Ha yang dimungkinkan untuk obyek reformasi agraria separuh lebih (8,78 juta Ha atau 64 %) terdapat di provinsi Papua, yang dengan adanya UU Otonomi khusus Papua akan menyebabkan reformasi agraria di Papua bukan merupakan hal yang mudah untuk direalisasikan.
LANGKAH ANTISIPASI
Mengacu pada kompleknya permasalahan dan memperhatikan strategisnya kebijakan Nasional reformasi agraria, maka diperlukan langkah-langkah antisipasi khususnya dari Departemen Kehutanan dalam mendukung kebijakan tersebut. Langka-langkah yang disarankan berikut diharapkan dapat membantu sektor kehutanan dalam mempersiapkan diri menyongsong kebijakan reformasi agraria.
Pertama, Segera melakukan identifikasi kawasan HPK yang memungkinkan untuk dijadikan obyek reformasi agraria, disamping itu identifikasi juga harus didukung data informasi lapangan. Hasil identifikasi ini lalu ditampilkan dalam peta yang dilengkapi dengan gambaran luas dan lokasi, kondisi lahan, potensi permasalahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Langkah identifikasi ini dapat diintegrasikan sekaligus dengan panataan database kawasan hutan yang saat ini sedang dilakukan oleh Departemen Kehutanan (cq. Badan Planologi Kehutanan). Langkah ini akan memerlukan dukungan pendanaan yang cukup besar serta SDM yang memadai. Diharapkan dari kegiatan ini dapat diketahui dengan jelas luasan kawasan HPK yang dapat dijadikan obyek reformasi agraria.
Kedua, Menyiapkan konsep regulasi (payung hukum) baik yang akan dimasukkan dalam rancangan pengaturan reformasi agraria di tingkat Nasional yang dikoordinasikan oleh BPN, maupun tingkat Departemen Kehutanan. Penyiapan konsep seyogyanya diawali dengan melakukan kajian-kajian peraturan perundangan bidang pertanahan dan kehutanan untuk mendapatkan aspek-aspek hukum yang benar-benar tetap sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu penyiapan ini harus selalu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang telah diambil dalam menangani kasus-kasus konflik lahan dalam kawasan hutan.
Ketiga, Selalu aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk mengetahui perkembangan proses kebijakan reformasi agraria secara Nasional, sekaligus untuk memastikan berapa kontribusi sektor kehutanan dalam bentuk luasan kawasan HPK yang diminta untuk dapat dijadikan obyek reformasi agraria.
Disamping itu dalam koordinasi ini perlu penegasan terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing sektor (Departemen), sesuai dengan bidang tugasnya, jangan sampai timbul tumpang tindih ataupun gap.
Keempat, Aktif mendorong daerah (Dinas Kehutanan atau Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai UPT Planologi Kehutanan) untuk selalu memonitor dan melaporkan perkembangan yang terjadi dalam permasalahan-permasalahan lahan dalam kawasan hutan di daerah.
Kelima, Mengintegrasikan penanganan kegiatan ini dengan kebijakan prioritas Departemen Kehutanan termasuk untuk memastikan dukungan dana/anggaran bagi kegiatan reformasi agraria di lingkup Departemen. Seperti diketahui reformasi agraria bukan merupakan kebijakan prioritas dan fokus kegiatan Departemen Kehutanan s/d 2009.
Keenam, Apabila dipandang perlu dapat dibentuk semacam task force, yang beranggotakan personil-personil berdedikasi dengan tugas khusus terfokus pada penanganan kesiapan sektor kehutanan dalam mendukung kebijakan reformasi agraria.
Langkah-langkah tersebut bukanlah merupakan jaminan bahwa sektor kehutanan akan siap dan sukses dalam mendukung kebijakan Nasional reformasi agraria, tetapi paling tidak sektor kehutanan tidak tergopoh-gopoh dalam menyikapi langkah-langkah kegiatan implementatif dari kebijakan reformasi agraria yang akan diambil oleh Pemerintah.
DALAM REFORMA AGRARIA
Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menggulirkan kebijakan untuk melakukan reformasi agraria (land-reform) dalam bentuk pembagian lahan kepada masyarakat miskin dan beberapa lembaga (perusahaan) kecil dengan kriteria tertentu pada areal seluas 8.15 juta Ha hingga tahun 2014. Lahan-lahan yang dipersiapkan antara lain berasal dari lahan negara yang terlantar, lahan HGU yang telah habis masa ijinnya, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Jelas terlihat bahwa reformasi agraria menuntut sektor kehutanan untuk berperan besar dalam kesuksesan pelaksanaannya melalui penyediaan kawasan hutannya, khususnya di HPK. Tentu ini menuntut kesiapan sektor kehutanan dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut.
Dalam kebijakannya selama ini, Pemerintah (cq. Departemen Kehutanan) sangat jarang melakukan pembagian lahan kawasan hutan secara “gratis” kepada masyarakat. Segala sesuatu yang terkait dengan pemakaian kawasan hutan, apalagi merubah peruntukan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan telah ada prosedurnya, dan dalam prosedur-prosedur tersebut tidak ada yang mengatur pembagian lahan kawasan hutan secara “gratis” kepada pihak lain, termasuk kepada masyarakat miskin.
Di sisi lain, penanganan permasalahan konflik lahan yang terjadi di hampir sebagian besar kawasan hutan di seluruh Indonesia, hingga saat ini belum menampakkan hasil yang signifikan, bahkan boleh dikatakan permasalahan-permasalahan tersebut telah tidak dengan sengaja diambangkan, seolah terjadi pembiaran. Pengambangan itu cukup beralasan, karena permasalahan konflik lahan sangat specifik lokal, perbedaan persepsi/pemahaman terhadap “kawasan hutan” antar pihak terkait, belum adanya kebijakan dan payung hukum yang tegas terhadap penanganan ini, serta lemahnya data-base kawasan hutan yang ada di Departemen Kehutanan.
Dengan menengok selintas permasalahan konflik lahan dalam kawasan hutan, dikawatirkan kebijakan reformasi agraria, khususnya yang menyangkut kawasan HPK akan semakin memperuwet dan memperkeruh keadaan.
Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah segera dari Departemen Kehutanan untuk mengantisipasi implementasi dari kebijakan tersebut. Uraian berikut mencoba memberi sedikit gambaran permasalahan yang mungkin terjadi serta alternatif langkah apa yang layak segera diambil.
KONDISI HPK
Sesuai dengan PP. No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan PP. No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, kawasan hutan merupakan bagian dari tata ruang nasional, yang wilayahnya dikuasai oleh Negara. Dalam pembagian wilayah kawasan sesuai fungsinya yaitu Lindung dan Budidaya, maka kawasan hutan diatur sebagai berikut:
1. Kawasan Hutan yang berfungsi lindung, yaitu: a) Hutan Lindung (HL), b) Kawasan Pelestarian Alam, yang meliputi: Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (TAHURA), Taman Wisata Alam (TWA), c) Kawasan Suaka Alam, yang meliputi: Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM), dan d) Taman Buru
2. Kawasan Hutan yang berfungsi budidaya, yaitu: Hutan Produksi, yang meliputi: Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi. (HPK).
Lebih lanjut dalam PP tersebut ditetapkan kriteria HPK, sebagai berikut:
1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, diluar Kawasan/Hutan Suaka Alam dan Kawasan/Hutan Pelestarian Alam.
2. Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain.
Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan, telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan dari mulai Undang-Undang (UU) sampai dengan Surat Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri, dan kawasan hutan yang dapat dirubah peruntukannya adalah HPK. Peraturan perundangan tersebut antara lain:
- UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- SK Menhut No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan status dan fungsi Kawasan Hutan. Serta Perubahannya melalui SK Menut No. 48/Menhut-II/2004.
- SK Menhut No. 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. Serta perubahannya melalui Permenhut No. P.66/Menhut-II/2006.
- SKB Menteri kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala BPN No. 364/Kpts-II/1990, No.519/Kpts/HK.050/7/90, No. 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian HGU untuk Pengembangan Usaha Pertanian.
- Kepmenhut No. 418/Kpts-II/1993 Tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian. Serta Perubahannya melalui SK Menhut No. 250/Kpts-II/1996.
- Permenhut No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan.
- SKB Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Menteri Menteri Kehutanan No. SKB.126/MEN/1994, No. 422/Kpts-II/1994 tentang Pelepasan Areal Hutan Untuk pemukiman Transmigrasi.
Namun demikian dari sekian banyak peraturan perundangan yang telah diterbitkan belum ada satupun yang mengatur mengenai pembagian lahan untuk kepentingan land-reform. (Kecuali apabila lahan kawasan HPK yang diberikan kepada para transmigrasi dalam proyek transmigrasi selama ini disebut sebagai pembagian lahan secara gratis). Ketentuan mengenai hal ini nampaknya akan disatukan dalam satu payung hukum tersendiri dan merupakan bagian dari peraturan perundangan yang dipersiapkan untuk Reformasi Agraria secara keseluruhan.
Data Departemen Kehutanan tahun 2005 menunjukkan bahwa HPK menempati areal seluas sekitar 22,73 juta Ha, dengan rincian luasan sebagai berikut: Sumatera sekitar 5,73 juta Ha, Kalimantan sekitar 5,01 juta Ha, Sulawesi 585 ribu Ha, Jawa 0 Ha, Bali-Nusa Tenggara sekitar 114 ribu Ha, Maluku sekitar 2,49 juta Ha serta Papua sekitar 8,78 juta Ha. Dengan catatan untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau masih memakai data Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang Kawasan HPKnya masih tercampur dengan Areal Penggunaan Lain (APL). Di luar provinsi Kalteng dan Riau, tercatat HPK yang dapat dipergunakan untuk kepentingan non kehutanan mencapai luasan sekitar 13,72 juta Ha.
Mengingat kawasan HPK merupakan kawasan yang dicadangkan untuk sektor non kehutanan bagi pengembangan dan pembangunan berbagai kegiatan, maka dalam dinamikanya luasan tersebut tentunya telah mengalami penyusutan. Disamping itu kawasan HPK merupakan satu bagian dari keseluruhan kawasan hutan yang saat ini mengalami berbagai tekanan khususnya konflik lahan, sehingga luasan jutaan hektar yang digambarkan dalam data kehutanan tersebut sebenarnya belum mencerminkan apakah merupakan wilayah yang memang seluruhnya potensial untuk dijadikan obyek reformasi agraria.
Secara umum kondisi riil kawasan HPK di lapangan mengindikasikan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang cukup krusial. Identifikasi sepintas posisi keberadaan HPK sampai saat ini memperlihatkan hal tersebut, gambaran berikut mengilustrasikan beberapa kondisi permasalahan riil lapangan.
Pertama, Di tingkat Kota/Kabupaten, Pemerintah Daerah (Pemda) telah mencadangkan/merencanakan areal kawasan hutan secara umum (termasuk HPK) untuk pengembangan sektor non kehutanan (pertanian, perkebunan, pemukiman dll), yang dalam perencanaannya belum memperhatikan/mempertimbangkan penunjukan kawasan hutan provinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Rencana pemanfaatan untuk sektor di luar kehutanan tersebut nampak dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di berbagai daerah yang sedang maupun telah disusun. Bahkan di beberapa provinsi telah ada rencana-rencana review RTRWP yang tidak memperhitungkan penunjukan kawasan hutan.
Kedua, Masih banyaknya klaim-klaim masyarakat, baik secara individu maupun kelompok (termasuk kelompok masyarakat adat) terhadap lahan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan. Klaim-klaim masyarakat ini rata-rata belum ditemukan jalan keluarnya. Departemen Kehutanan masih menganggap bahwa masyarakat telah merambah atau menduduki kawasan hutan sehingga ada kecenderungan masyarakat yang dipersalahkan, sedangkan masyarakat beranggapan lahan tersebut adalah miliknya atau kelompoknya. Dalam kasus ini memang banyak variasinya dan berbeda antara daerah satu dan lainnya. Ada masyarakat yang telah menempati kawasan hutan sejak lama, jauh sebelum kawasan hutan ditunjuk. Ada masyarakat yang telah bermukin setelah kawasan hutan ditunjuk dan kawasan tersebut telah berkembang, bahkan telah menjadi desa . Ada masyarakat yang memang menduduki/merambah kawasan hutan dengan pura-pura tidak tahu, bahkan kadang didukung oleh para pemilik modal di kota.
Ketiga, Di tingkat Nasional terdapat banyak permohonan di areal HPK untuk pencadangan bagi pengembangan dan pembangunan di luar sektor kehutanan, dan biasanya areal yang dimohon tersebut membutuhkan lahan yang cukup luas (rata-rata dalam ribuan Ha). Permohonan-permohonan ini tentunya akan ikut mengurangi luasan areal kawasan HPK yang akan dicadangkan untuk reformasi agraria.
Keempat, Dari areal HPK seluas 13,72 juta Ha yang dimungkinkan untuk obyek reformasi agraria separuh lebih (8,78 juta Ha atau 64 %) terdapat di provinsi Papua, yang dengan adanya UU Otonomi khusus Papua akan menyebabkan reformasi agraria di Papua bukan merupakan hal yang mudah untuk direalisasikan.
LANGKAH ANTISIPASI
Mengacu pada kompleknya permasalahan dan memperhatikan strategisnya kebijakan Nasional reformasi agraria, maka diperlukan langkah-langkah antisipasi khususnya dari Departemen Kehutanan dalam mendukung kebijakan tersebut. Langka-langkah yang disarankan berikut diharapkan dapat membantu sektor kehutanan dalam mempersiapkan diri menyongsong kebijakan reformasi agraria.
Pertama, Segera melakukan identifikasi kawasan HPK yang memungkinkan untuk dijadikan obyek reformasi agraria, disamping itu identifikasi juga harus didukung data informasi lapangan. Hasil identifikasi ini lalu ditampilkan dalam peta yang dilengkapi dengan gambaran luas dan lokasi, kondisi lahan, potensi permasalahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Langkah identifikasi ini dapat diintegrasikan sekaligus dengan panataan database kawasan hutan yang saat ini sedang dilakukan oleh Departemen Kehutanan (cq. Badan Planologi Kehutanan). Langkah ini akan memerlukan dukungan pendanaan yang cukup besar serta SDM yang memadai. Diharapkan dari kegiatan ini dapat diketahui dengan jelas luasan kawasan HPK yang dapat dijadikan obyek reformasi agraria.
Kedua, Menyiapkan konsep regulasi (payung hukum) baik yang akan dimasukkan dalam rancangan pengaturan reformasi agraria di tingkat Nasional yang dikoordinasikan oleh BPN, maupun tingkat Departemen Kehutanan. Penyiapan konsep seyogyanya diawali dengan melakukan kajian-kajian peraturan perundangan bidang pertanahan dan kehutanan untuk mendapatkan aspek-aspek hukum yang benar-benar tetap sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu penyiapan ini harus selalu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang telah diambil dalam menangani kasus-kasus konflik lahan dalam kawasan hutan.
Ketiga, Selalu aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk mengetahui perkembangan proses kebijakan reformasi agraria secara Nasional, sekaligus untuk memastikan berapa kontribusi sektor kehutanan dalam bentuk luasan kawasan HPK yang diminta untuk dapat dijadikan obyek reformasi agraria.
Disamping itu dalam koordinasi ini perlu penegasan terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing sektor (Departemen), sesuai dengan bidang tugasnya, jangan sampai timbul tumpang tindih ataupun gap.
Keempat, Aktif mendorong daerah (Dinas Kehutanan atau Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai UPT Planologi Kehutanan) untuk selalu memonitor dan melaporkan perkembangan yang terjadi dalam permasalahan-permasalahan lahan dalam kawasan hutan di daerah.
Kelima, Mengintegrasikan penanganan kegiatan ini dengan kebijakan prioritas Departemen Kehutanan termasuk untuk memastikan dukungan dana/anggaran bagi kegiatan reformasi agraria di lingkup Departemen. Seperti diketahui reformasi agraria bukan merupakan kebijakan prioritas dan fokus kegiatan Departemen Kehutanan s/d 2009.
Keenam, Apabila dipandang perlu dapat dibentuk semacam task force, yang beranggotakan personil-personil berdedikasi dengan tugas khusus terfokus pada penanganan kesiapan sektor kehutanan dalam mendukung kebijakan reformasi agraria.
Langkah-langkah tersebut bukanlah merupakan jaminan bahwa sektor kehutanan akan siap dan sukses dalam mendukung kebijakan Nasional reformasi agraria, tetapi paling tidak sektor kehutanan tidak tergopoh-gopoh dalam menyikapi langkah-langkah kegiatan implementatif dari kebijakan reformasi agraria yang akan diambil oleh Pemerintah.
Subscribe to:
Posts (Atom)
